Sistem merupakan suatu kesatuan yang terpadu yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.
Sistem Ekonomi merupakan perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional perekonomian suatu Negara.
Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas sehingga dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara lain. Berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti :
1. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
2. Keluwesan masyarakat untuk saling berkompentisi satu sama lain dan untuk
menerima imbalan atas prestasi kerjanya
3. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan
kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya
Sejarah Perekonomian Indonesia
- Pada Era Orde Lama
Sistem Ekonomi Indonesia bisa dikatakan amat buruk. Ini disebabkan oleh banyaknya mata uang yang beredar secara tak terkendali atau yang lebih popular dikenal sebagai Inflasi. Ada 3 mata uang yang beredar pada saat itu yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pemerintah melucurkan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti mata uang lain.
Dengan tingkat Inflasi yang sangat amat tinggi, kas Negara kosong, eksploitasi besar-besaran. Maka dari itu berbagai usaha-usaha dilakukan guna mengatasi masalah kesulitan ekonomi, seperti peminjaman uang, berdiplomasi dengan Negara lain, pembentukan planning board (perancang ekonomi), serta mengadakan pelatihan bagi pengusaha pribumi agar memiliki skill. Namun dirasa tidak berpengalaman, pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
- Pada Era Orde Baru
Stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan segala bidang yakni kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Hasilnya Indonesia berhasil swasembada beras, menurunya angka kemiskinan, meningkatnya indicator kesejahteraan rakyat (pendidikan, kesehatan), dan industrialisasi meningkat pesat. Namun dampak negatifnya pencemaran lingkungan, perbedaan ekonomi daerah. Hutang luar negeri menumpuk. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme.
Perekonomian Indonesia mengalami kemunduran pada akhir 90an akibat krisis ekonomi moneter yang melanda sebagian negara Asia, yang disertai berakhirnya pemerintahan orde baru dengan mundurnya Presiden Soeharto (21 mei 1998)
- Pada Era Reformasi
Stabilitas politik prioritas utama. Berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.
Kemudian direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Secara umum saat ini ekonomi Indonesia cukup stabil. Berbagai kebijakan ekonomi diambil guna mengedepankan kesejahteraan rakyat, namun kebijakan yang diambil dirasa konteroversial. Tingginya harga minyak dunia membuat pemerintah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Itu kebijakan kontroversial pertama, kemudian muncul yang kedua yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan itu dirasa tak sampai ke tangan yang berhak menerimanya dan menimbulkan masalah social dalam pembagiannya.
Pada akhirnya hutang pada IMF terlunasi, namun angka kemiskinan meningkat lagi. Disebabkan oleh pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi.
SUMBER :